Delapan pelayanan perizinan sub sektor minerba yang dimaksud adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan IUP untuk Penjualan. Memang ada perbedaan yang sangat penting, khususnya perbedaan antara IUP Batuan yang memang sudah lama dikenal dalam masa UU No. com - Pemerintah telah menerbitkan beleid baru terkait tata ruang yakni Peraturan Pemerintah. com Izin Usaha Pertambangan (IUP) IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 10 PP 96/2021). Tipe Dokumen. SIPB, atau IUP untuk Penjualan. 000. INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI : Hubungi Kami. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 254 hektar. 1. Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25. IUP dikelompokkan sesuai dengan komoditasnya, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah proses yang harus dilalui sebelum dapat melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menilai pemerintah seharusnya dapat proaktif menertibkan pertambangan liar galian C. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperolehReview Perbandingan UU Minerba No. Tujuannya memberikan kemudahan kepada masyarakat, mudah. 078 izin. Pengadilan Pajak. 21. Perbedaan IUP dan IUPK Adapun perbedaan IUP dan IUPK sangat penting untuk Anda pelajari, mengingat tanpa keduanya tidak bisa menjalankan usaha dalam bidang pertambangan. PT. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Apa Itu Pajak Bujangan? Definisi IUPK Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha. Jadi bisa disimpulkan bahwa IUP merupakan izin pertambangan yang sifatnya umum. 1. Saat ini, galian tambang C berada di Pemerintah Pusat. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak. Perizinan Batubara = 0813 8822 4694. Perbedaan-IUP-dan-IUPK 7 Salim, Haji, Hukum Pertambangan mineral dan batubara, Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grfika, Jakarta, 2014, hlm. 18. Sembunyikan. Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang No. 2020. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memerinci hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan mineral. com. Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. Perbedaan batuan di UU no 4 tahun 2009 dan UU no 3 tahun 2020 disajikan dalam tabel 1. Pasal ini berbunyi "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2). Perincian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. SIUP adalah izin yang diwajibkan bagi usaha dengan ketentuan tertentu menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Supartowo mengungkapkan, ada 15. Itu bagian kedua,” paparnya. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021, pemberian Surat Izin Penambangan Batuan untuk batuan jenis tertentu berlaku untuk jangka waktu selama 3 tahun. Rekonsiliasi ini sejatinya menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan status clean and clear. SIPB (Surat Izin. Saat ini, pelaku usaha hanya. Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) per Kabupaten/Kota Tahun 2022 Additional Information FieldNah itu dia penjelasan IP dan IPK. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto saat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jumat (21. Dalam pengesahan UU Minerba pasal yang menjadi sorotan adalah karena pasal ini sangat merugikan masyarakat. Jumlah IUP, IPR dan SIPB adalah banyaknya izin pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah pada wilayah pertambangan yang masuk dalam wilayah kabupaten/kota di NTB. Banyak pertanyaan soal persiapan ngampus? Yuk be prepared bareng Zenius di Zenius Siap Ngampus! Kamu bisa nonton siaran langsungnya setiap hari Selasa jam 17. Baca juga: Perbedaan Penting IUP dan IUPK, Berikut Penjelasannya! Landasan Hukum yang Mengatur IUJP Inti dan Non Inti. c. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. Gupta. Melalui Keppres ini Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Adapun IUP itu bermasalah, antara lain karena. c. Ketentuan pidan tentang pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB tanpa persetujuan Menteri dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 (lima) miliar. Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: a. Alam tidak hanya dihuni komponen biotik, seperti. Pasalnya, isi SIPB ini sudah paten dan tercantum dalam Pasal 86B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jasa Kepengurusan IUP. com Selasa, (2/10/2023). Itu bagian kedua,” paparnya. 0831-3639-5797. Jangka Waktu. penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. ID BANJARBARU - Sejak 2017, kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara diproses di Provinsi yang sebelumnya dikelola Kabupaten Kota. Begini Penjelasannya. Pendelegasian ini merupakan penyerahan sebagian urusan. Bagi SIUP surat izin penerbitannya diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada setiap wilayah. [2] Perbedaan IUP dan IUPK dalam Sektor Pertambangan. d. 2. Dibaca: 27. Misal dari perusahaan ini hasil simulasi dengan tarif begini kenaikan penerimaan negara 4%, yang itu bisa 6%-7% dengan asumsi tersebut,” terangnya. Tetapi, tidak. Mulai per-tanggal 1 Januari 2022 Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) serta,. Syamsul juga mengakui, pihaknya akan mendata seluruh perusahaan perkebuna yang luas lahannya di atas 25 hektar . Tidak hanya itu jika ada seseorang atau setiap orang yang dengan sengaja memindahtangankan IUP, IPR atau IUPK tanpa persetujuan menteri akan dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp. Jika sekilas Anda baca dan pahami mungkin keduanya memang terlihat. Apa Sih Beda NIB dan SIUP? Begini Penjelasannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 4 A. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Total terdapat 2. Pada wilayah yang telah diberikan IUP batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang Mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda (Pasal 58, ayat 2). 4 Tahun 2009 dengan Surat Izin Penambangan Batuan yang baru diperkenalkan dalam UU No. (Baca juga: Perbedaan Bidang yang Teregistrasi dengan Bidang yang Berizin ). CO. Pertama, masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan mineral dan batu bara berdasarkan UU 4/2009, di antaranya masih banyak data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sinkron antara pemerintah pusat. Jadi bidan yang teregistrasi atau diberikan STRB adalah bidan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan bidan yang berizin adalah bidan yang diberikan SIPB karena telah memiliki STRB. Pembukaan lelang dilakukan pada 16-18 Oktober 2023. Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1). “Misalnya, perizinan pertambangan yang terletak di area hutan. Oleh sebab itu Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang. dengan luas lahan ≥ 25Ha dan atau luas bangunan ≥10. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-33-64. Persyaratan untuk mendapatkan keduanya juga telah tercantum dalam aturan pemerintah. 239-242. Pasal 162 yang berisikan “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang Izin Usaha Tambang (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus. Foto: RES. com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat hingga Agustus 2020, terdapat tiga perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Baru Bara (PKP2B) yang mengajukan permohonan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melanjutkan operasi. Persyaratan untuk mendapatkan keduanya juga telah. Untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 9 PP 96/2021): Badan Usaha terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha swasta; Koperasi; atau Berikut jenis perizinan tambang yang berlaku: 1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan (IUP OPK Angkut Jual) adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara. penjualan mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang. SIPB, KK, PKP2B, dan/atau izin Pengangkutan dan. KTP dan NPWP Direktur Utama - 4: Nomor Induk Berusaha (NIB) a. c. com. 000. 81/02. Perbedaan IUP dan IUPK dalam Sektor Pertambangan “IUP dan IUPK digunakan sebagai syarat utama untuk mengelola kawasan pertambangan. WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha. ID, 23 Oktober 2023– Pada tanggal 8 September 2023, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menetapkan Peraturan Menteri No. 17. 1. 2009 Nikka Sasongko. Sistem Informasi Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Pertambangan DIY (SiPBANG) adalah sistem yang digunakan untuk membantu BP3 ESDM melakukan efisiensi pencatatan data pengawasan dan. 343 perusahaan. 046 hektar. Oleh. UU No. 4/2009, dijelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau penurbian. IUP Eksplorasi. Abdul Arif. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalarn bentuk lepas atau padu. untuk RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi. tidak memiliki KBLI sub-sektor pertambangan mineral dan batubara lain yang terkait dengan pemberian IUP/IUPK, IUJP, IPR, SIPB (KBLI 05, 07, 08 dan 09) c. Adapun lokasi usaha dari kegiatan ini. Izin usaha pertambangan batuan atau IUP Batuan Non Logam merupakan hak yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseroangan untuk melakukan kegiatan tambang batuan. Perbedaanya, di dalam PP No. 02/Menkes/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dinyatakan telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan ini s. FORMULIR IUP-OPK ANGKUT-JUAL. P5 - Regulasi tambang 5(IUPK,IPR,SIPB)new. b. IUP Operasi Produksi Khusus adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan: (1) pengolahan dan/atau pemurnian; (2) pengangkutan dan penjualan. dan yang kedua adalah Wilayah Kerja baru yang dikelola melalui mekanisme IUP (atau berdasarkan rezim UU No 21 Tahun 2014 diganti istilahnya menjadi Izin Panas Bumi IPB). Setelah mengetahui perbedaan SIUP dan NIB, ada fakta penting yang perlu kamu tahu. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 868, Pasal 86C, Pasal 86D, Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, dan Pasal 86H sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86A (1) SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Secara rinci, dari 1. Hal itu termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa kegiatan Penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100. Sesuai dengan Undang – Undang No. kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah IUP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 34. 61/PMK. Kanal Indonesia. Pada saat perpanjangan izin nanti/atau perubahan menjadi IUP/IUPK, apa. PANJI 0817567000-0811815456. NIKEL. Izin Lingkungan dan UKL/UPL bagi semua jenis usaha dengan luas lahan 7. t. Persyaratan untuk mendapatkan keduanya juga telah tercantum dalam aturan pemerintah. Adapun dalam lima tahun mendatang. Deskripsi IUP OPK Angkut Jual. 1. Sanksi-sanksi Administratif pada UU No. SIUP bertindak sebagai bukti bahwa bisnis mengikuti undang-undang dan peraturan tertentu. 3/2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta PMK 61/2021 adalah kegiatan dalam. 3 tahun 2022. Selain itu, terkait pemegang IUP yang melakukan kegiatan di atas kawasan hutan, lanjut Susan, bisa. ADVERTISEMENT. berupa rencana kegiatan usaha pertambangan. IUP 2. 3 Th. Berikut ini, merupakan beberapa perbedaan antara SIUP dan NIB, diantaranya yakni: 1. - Wilayah yang tumpang tindih dengan IUP lain tidak dapat diproses - Wilayah yang dimohon masuk dalam WIUP lain (batubara, logam, radioaktif) akan dilakukan koordinasi dengan Kemeterian ESDM. PKP2B adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sementara IUP adalah Izin Usaha Pertambangan. “SIUP untuk perdagangan barang, SIUPL untuk Penjualan dengan sistem Penjualan Langsung. 021 8225833 / 021 8202573. info@ahliperizinan. Persyaratan untuk mendapatkan keduanya juga telah tercantum dalam aturan pemerintah. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Pasal 1, angka 7). IUP E : 1 . 3/2020) sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B. lO7. Sehingga dapat dikatakan bahwa terkait. 3. Sumbawa Timur Mining, perusahaan tambang yang kini konsenIUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan, berada dalam satu daerah provinsi; atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. Aturan tersebut merupakan tujuan Pemerintah. (Pasal 1, Angka 31). 000. Siapkan beberapa dokumen di bawah ini untuk dibawa saat mengajukan pendaftaran SKU. 10. 03/2021 (PMK 61/2021). Peradilan Tata Usaha Negara. Konsultasi IUJP = 0813 8724 4646. Foto: Ridwan Djamaluddin. Nama Zaen Akbar Uas Uu. Delapan pelayanan perizinan sub sektor minerba yang dimaksud adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan,. com—Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), IUPK merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. baca ipp (izin pengangkutan & penjualan) baca iup opk pengolahan dan/atau pemurnian. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menilai pemerintah seharusnya dapat proaktif menertibkan pertambangan liar galian C. Menurut UU No. Secara lebih spesifik, Undang-Undang Pasal 86A ayat 2 mengatakan bahwa SIPB akan diberikan dan diterbitkan pada beberapa perusahaan yang melakukan permohonan pengajuan terkait izin ini. Like. Dengan adanya surat izin dari Dinas Kesehatan seluruh praktik kebidanan senantiasa diawasi. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Ada pula yang disebut dengan IUP khusus, yaitu Yang digunakan sebagai salah satu izin. PP 96/2021 memberlakukan kewajiban baru bagi pemegang IUP dan IUPK, antara lain: Yakni, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba). Cara Membuat Izin Usaha Industri. Suara. Nomor Induk Berusaha (NIB) a. makalah Izin Usaha Pertambangan. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Nah, Sobat KH itulah penjelasan mengenai perbedaan dari perbedaan dari izin usaha perdagangan dan izin usaha mikro kecil. Memang ada perbedaan yang sangat penting, khususnya perbedaan antara IUP Batuan yang memang sudah lama dikenal dalam masa UU No. Oleh karena itu, Pasal 175 ayat (1) hingga (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 (PP Minerba) menyatakan bahwa Pemegang IUP, IUPK,. b. com. Contoh RKAB . com.